Ritha Rasinan: Awas jangan Ada Tilep atau semacamnya.

Toraja Utara (SL) – Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Lembang, Ritha Rasinan membuka acara Rapat Koordinasi tingkat lembang (desa) se kabupaten toraja Utara, yang dilaksanakan di aula ayam penyet Rantepao kabupaten toraja Utara, (jumat, 23/11/2018).

Adapun kegiatan tersebut dihadiri oleh sekertaris BPKAD, Ka  Subag Keuangan serta TA. Pendamping dan seluruh kepala lembang.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui realisasi pencairan dana lembang dan alokasi dana lembang sesuai tahapan. Pencairan dana lembang untuk tahap akhir atau ke III sebesar 40 persen dan semuanya sudah terealisasi sesuai persyaratan, sedangkan untuk Alokasi dana lembang yang bersumber dari APBD pada umumnya masih tahap III dan memasuki persiapan tahap IV.

Ritha Rasinan menambahkan, untuk pemerataan pembangunan serta dalam upaya percepatan program kerja disegala bidang,  pemerintah daerah telah menetapkan agar pembenahan infrastruktur dasar harus dimulai dari tingkat desa.

Hal tersebut diwujudkan melalui besarny perhatian pemerintah dengan Alokasi Dana Lembang (desa) yang dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Desa. Namun harus menjadi perhatian bersama bahwa pengelolaan dana tersebut harus selalu di dasari petunjuk teknis peruntukan anggaran,  agar tepat guna dan sesuai prioritas yang ada di desa.

Hal ini menjadi penting terutama sorotan lembaga penegakkan hukum selalu diarahkan pada upaya pencegahan pelanggaran hukum terkait pengelolaan dana desa tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKAD Kab Torut, menyampaikan bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum,  seluruh perangkat desa harus mampu memahami berbagai regulasi terkait pengelolaan dan penyerapan anggaran yang ada sehingga lebih terarah.

Permasalahan administrasi paling sering terjadi,  hal ini dikarenakan pemahaman terhadap regulasi yang tidak bersifat menyeluruh.  Oleh karnanya perangkat lembang diharapkan dapat lebih aktif untuk membangun koordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang., Tegasnya .

(sal)

Mungkin Anda juga menyukai